Kota Serang | pendekarbanten.com – SD Negeri Parumasan Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten tahun 2024, Kepala Sekolah nya yaitu Suryanah, lalu memiliki jumlah Siswa/I sekitar 230, lalu sekolah menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 menerima tanggal 18 Januari 2024 Rp 103.500.000,– tahap 2 sekolah menerima tanggal 9 Agustus 2024 Rp 103.500.000,– sekolah yang menerima dana BOS wajib Kepsek nya melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementerian, hal tersebut dikatakan Sudirman, SH.,MH selaku Tim Advokat LBH- LAPBAS Indonesia, baru – baru ini dikantornya.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikelola secara transparan. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS merupakan prinsip penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu peraturan yang mengatur transparansi penggunaan dana publik, termasuk dana BOS, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap badan publik, termasuk sekolah, wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran. Pelanggaran terhadap UU KIP dapat berujung pada sanksi hukum, karena informasi terkait penggunaan dana negara adalah hak publik yang harus diberikan tanpa kecuali.
Kepala SD Negeri Parumasan, melaporkan penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2024 ke Kementerian, katanya digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 1.083.600pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 9.238.800pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 10.172.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 10.621.000pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 14.119.100pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 4.450.000langganan daya dan jasa Rp 1.800.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 27.215.500penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 4.000.000pembayaran honor Rp 20.800.000, Total Dana Rp 103.500.000
Lalu, laporan Kepala SD Negeri Parumasan, ke Kementrian terhadap penggunaan dana BOS Tahun 2024 tahap 2 katanya untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 16.400pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 6.188.000pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 13.482.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 15.086.700pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 18.110.100pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 5.575.000langganan daya dan jasa Rp 2.400.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 16.841.800pembayaran honor Rp 25.800.000, Total Dana Rp 103.500.000
Ditegaskan Sudirman, berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh Tim LBH-LAPBAS Indonesia di duga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS tersebut diatas, antara lain :
- Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.15 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
- Lalu, terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.23 Juta lebih diduga dikorupsi, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
- Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.25 Juta lebih, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
- Berikutnya, terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.474 Juta lebih, setelah dilakukan investigasi dilapangan tidak terlihat jelas apa saja yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidakj ada terlihat disekolah, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya sedikit tetapi yang ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi banyak.
Tahun 2023 SD Negeri Parumasan menerima dana BOS ada 2 tahap, tahap 1 sekolah terima tanggal 21 Maret 23023 Rp 99.900.000,– lalu tahap 2 diterima tanggal 24 Juli 2023 Rp 99.900.000,- dalam penggunaan dana BOS tersebut diduga ada perbuatan melawan hukum nya, adapun modusnya hampir sama dengan modus dugaan korupsi dana BOS tahun 2024;
Untuk itu saat ini LBH-LAPBAS Indonesia menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Parumasan yang mana lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti, bila ada pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhlapbas@gmail.com.
Yang jelas, lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Lebak dan ke Kejaksaan Negeri Lebak sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS tahun 2024-2023 oleh Kepala SD Negeri Parumasan ada unsur perbuatan melawan hukum nya yang mengakibatkan kerugian negara.
Wartawan PENDEKARBANTEN.COM berupaya konfirmasi ke SD Negeri Parumasan dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa konfirmasi dengan Kepsek, dipihak lain beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa, lalu pada tahunajaran 2025/2026 pihak sekolah menjual baju seragam sekolah dengan harga yang sangat jauh berbeda terhadap harga di pasar.(Eki/Tim/Red)
